Politik anggaran masih kurang akrab terdengar, karena kita lebih akrab dengan politik kekuasaan dan politik jabatan/kursi. Padahal jalannya pemerintahan tak lepas dari politik anggaran, seberapa besar target pendapatan negara dan mau dibelanjakan apa saja uangnya.
Setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur, tidak terlepas dari keputusan anggaran yang dibuat. Oleh karena itu, proses penyusunan dan pengesahan anggaran sering kali menjadi arena tarik ulur kepentingan politik, di mana berbagai aktor, baik dari pemerintah, legislatif, hingga kelompok kepentingan lainnya, terlibat dalam menentukan bagaimana uang negara digunakan.
Di Indonesia, politik anggaran menjadi semakin kompleks dengan adanya berbagai kepentingan yang harus diakomodasi. Mulai dari alokasi anggaran pusat dan daerah, hingga pembagian anggaran untuk program prioritas seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pertahanan negara. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara efektif, tetapi juga transparan dan akuntabel agar dapat dipercaya oleh masyarakat.
Di sisi lain, politik anggaran juga mencerminkan keseimbangan kekuatan antaraktor politik, di mana pemerintah dan DPR saling bernegosiasi mengenai alokasi dana untuk berbagai program. Melalui artikel ini, kita akan mengkaji lebih dalam bagaimana politik anggaran dijalankan di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam prosesnya, serta dampaknya terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman tentang politik anggaran ini penting untuk melihat bagaimana negara mengelola sumber dayanya demi kepentingan rakyat.
Ada beberapa ahli yang sering menjadi rujukan dalam politik anggaran ini misalnya, Aaron Wildavsky. Si Aron ini dikenal sebagai salah satu pelopor studi politik anggaran. Ia mengemukakan bahwa proses anggaran bukan hanya soal perencanaan teknis, tetapi merupakan arena politik di mana berbagai kepentingan saling berkompetisi. Salah satu kutipannya yang terkenal adalah:
“Budgeting is not simply a mechanical or administrative process; it is a fundamental political act.”
Artinya, penganggaran adalah tindakan politik dasar yang melibatkan pertarungan kepentingan dan keputusan nilai, bukan hanya persoalan teknis administratif.
Selain Aaron, ada juga Allen Schick. Schick merupakan tokoh penting dalam studi politik anggaran, terutama terkait dengan reformasi anggaran dan manajemen keuangan publik. Salah satu kutipannya yang dikenal adalah:
“Budgeting is allocating scarce resources among competing claims.”
Ini menunjukkan bahwa penganggaran adalah tentang bagaimana sumber daya yang terbatas dibagikan di antara berbagai klaim atau kebutuhan, yang kerap kali melibatkan perdebatan politik dan prioritas pemerintah.
Sementara dari Indonesia sendiri ada Nurul Saraswati. Nurul adalah akademisi dan pakar di bidang kebijakan publik dan politik anggaran di Indonesia. Ia berfokus pada bagaimana politik anggaran mempengaruhi kebijakan publik di Indonesia, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal. Kutipan penting dari Nurul Saraswati:
“Politik anggaran di Indonesia selalu mencerminkan keseimbangan kekuatan antara pusat dan daerah, di mana negosiasi kepentingan sering kali lebih menentukan daripada aspek teknis perencanaan.
Ketiga kutipan ini memberikan gambaran bagaimana politik anggaran tidak hanya soal hitung-hitungan uang, tetapi juga terkait dengan pertarungan kekuasaan, kepentingan, dan negosiasi antar aktor politik.
Tadi pagi teman saya yang juga seorang sekretaris jenderal sebuah partai politik mengirim tulisan di WAG alumni kami. Di tulisannya dia menyebut bahwa Presiden Prabowo memangkas anggaran kementerian dan lembaga negara sebesar Rp 256 triliun, dan anggaran untuk daerah mencapai Rp 50-an triliun. Disinggung juga bahwa Prabowo sangat paham bahwa selama ini APBN mengalami kebocoran sebesar 30%.
Ini adalah satu contoh politik anggaran dari Presiden Prabowo. Prabowo sangat paham betul bahwa setiap tahun APBN “nguap” hingga 30 persen. Tak heran, karena data kebocoran APBN sebesar itu dimulai dari bapaknya sendiri. Ya di penghujung 1993 Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ekonom senior menyatakan bahwa kebocoran dana pembangunan di Indonesia mencapai sekitar 30%. Sumitro menyampaikan hal ini untuk menunjukkan keprihatinannya terhadap efisiensi penggunaan anggaran negara pada masa itu dan terus berlangsung hingga kini.
Politik tidak bisa membuat semua senang-semua suka-semua dapat. Dalam konteks politik ada yang senang-ada yang tidak senang, ada yang suka-ada yang tidak suka, ada yang dapat-ada yang tidak dapat. Di satu sisi, politik anggaran Prabowo mungkin membuat rakyat senang, terkesannya pemerintahan sekarang ini akan efisien dan antikorupsi. Tapi pemotongan anggaran ini tentu saja membuat sektor atau daerah yang anggarannya dipotong menjadi tidak senang.
Saya ingat Presiden Jokowi menjadi sangat tidak popular di awal pemerintahannya. Saat itu dia melarang instansi-instansi rapat di hotel-hotel. Tentu saja ini sangat logis, bukankah hamper semua instansi memiliki gedung pertemuan, ruang rapat, kenapa masih harus rapat di hotel?
Dengan larangan ini banyak orang yang tidak lagi mendapat bancakan dana rapat. Di satu sisi terjadi penghematan, namun faktanya disinilah awal mula munculnya sentiment negative terhadap Presiden Jokowi. Ini lah risiko sebuah kebijakan.
Tinggalkan Balasan